Pemerintah Punya Dana Jaminan Kesehatan

Jakarta, Kompas - Pemerintah menetapkan premi jaminan kesehatan bagi warga miskin Rp 22.000 per orang per bulan. Jika jumlah warga miskin yang ditanggung 100 juta orang, tiap tahun pemerintah memberikan subsidi Rp 26,4 triliun.

Nilai premi ini dinilai sejumlah pihak terlalu rendah. Hal ini bisa berdampak pada rendahnya mutu layanan kesehatan. Padahal, rencana belanja negara dalam APBN 2013 Rp 1.657,9 triliun.

"Pelaksanaan jaminan kesehatan semesta bukan soal dana, melainkan kemauan pemerintah," kata Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development Sugeng Bahagijo di Jakarta, Rabu (24/10).

Tim Bank Dunia, lanjut Sugeng, mengusulkan besaran premi Rp 36.000 per orang per bulan. Jika separuh penduduk ditanggung dalam jaminan ini, pemerintah mengeluarkan subsidi Rp 60 triliun tiap tahun. "Pemerintah sangat mampu menyediakan itu," ujarnya.

Sumber dana bisa dari pengalihan subsidi BBM yang pada 2012 saja mencapai Rp 123 triliun. Pemerintah juga bisa mencari sumber pajak baru, seperti pajak dari transaksi keuangan, kenaikan cukai rokok, atau efisiensi dana sektor kesehatan.

Sugeng menilai rendahnya subsidi untuk jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah menunjukkan masih dianaktirikannya sektor kesehatan dibandingkan anggaran pendidikan. Padahal, kesehatan dan pendidikan saling terkait dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Komisi Anggaran Independen Abdul Waidl mendesak pemerintah lebih terbuka terhadap peta jalan penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta yang akan diselenggarakan pada 2014. (MZW)