JAKARTA, KOMPAS - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan akan melakukan cara apa pun agar program Kartu Jakarta Sehat tetap berjalan. Berkait dengan itu, ia meminta rumah sakit mendukung penuh program tersebut.
"Jangan hanya karena masalah untung-rugi, tahu-tahu rumah sakit mundur. Kartu Jakarta Sehat sangat dibutuhkan masyarakat. Semestinya dibicarakan dulu kalau masih punya rasa kemanusiaan bagi masyarakat tidak mampu," tutur Jokowi di Balaikota, Rabu (22/5).
Jokowi mengakui masih ada kekurangan dalam penerapan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang harus dibenahi. Namun, sistem sudah berada di jalan yang benar. "Kalau sistem tidak benar, tidak mungkin peminatnya membeludak. Jadi, jangan ada yang coba-coba menghambat," ujarnya.
Jokowi, menurut rencana, akan kembali membagikan KJS kepada 1,7 juta warga pada pekan ini. KJS yang sudah dibagikan kepada warga hingga saat ini sekitar 3.000 kartu.
Persoalan KJS mencuat setelah 16 rumah sakit menyatakan mundur dari kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dua di antaranya sudah mengajukan surat resmi.
Namun, menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emawati, 14 RS lain urung mengundurkan diri. "Kami sudah panggil 16 rumah sakit itu. Kemarin, rupanya ada miskomunikasi. RS juga ada yang belum paham betul soal INA-CBGs (Indonesia-Case Based Group/sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan yang dikelompokkan berdasarkan ciri klinis dan pemakaian sumber daya yang sama)," kata Dien.
Dien menjelaskan, intinya ada kesenjangan antara RS tipe A, B, C, dan D. Seharusnya penyakit yang sama diobati di rumah sakit tipe A dan C dengan biaya yang sama.
"Misalnya di RS tipe A sakit typhoid ongkosnya Rp 2 juta, di RS tipe C Rp 1 juta. Itu tidak mungkin. Harusnya sama. Polanya nanti akan dikembalikan pada clinical pathway," ujarnya.
Clinical pathway merupakan standar kendali mutu dan biaya yang sama yang berlaku bagi setiap RS dalam menangani penyakit. Clinical pathway itu diperhitungkan untuk menilai apakah tindakan yang diberikan kepada pasien sesuai kewajaran dan tidak membebani pasien. Tidak mungkin, lanjut Dien, sakit tipus diperiksa menggunakan MRI.
Karena itu, penetapan besaran INA-CBGs akan dihitung ulang agar tidak terjadi ketimpangan antar-RS dalam memberikan klaim bagi pasien. Menurut Dien, tarif Rp 23.000 itu sudah cukup.
Semua persoalan telah disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Sebagai respons, telah dibentuk tim reaksi cepat Kementerian Kesehatan dan Pemprov DKI Jakarta untuk menangani persoalan yang muncul dalam implementasi program KJS.
Hari Kamis ini, Komisi E DPRD DKI berencana memanggil dinkes dan 16 rumah sakit.
Sri Rahmani, Ketua Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan, menegaskan, pihak RS tetap mendukung program KJS asal biayanya terpenuhi. "Kami tidak ambil untung sama sekali dari kelas III. Pak Basuki (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) juga sudah bilang tidak ingin RS rugi."
Empat belas RS yang disebutkan mundur juga masih melayani pasien KJS. "Tetapi, kalau kelas III hanya 10 tempat tidur, empat untuk anak, enam untuk dewasa, wajar kalau sampai menolak pasien," ujar Sri. (FRO)
.png)
