JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus lebih mempedulikan masalah kesehatan rakyat dengan memberikan perhatian dan dukungan lintas sektor, demikian pendapat ahli Gizi Razak Thaha dalam diskusi publik bertajuk 'Setahun Menjelang Pilpres, Masihkah Kesehatan Rakyat Mendapat Perhatian Pemerintah?', Senin (14/1/2013), di Jakarta.
Thaha yang juga menjabat ketua Perhimpunan Dokter Gizi Klinis Indonesia (PDGKI), menyatakan bahwa kesehatan merupakan salah satu bidang strategis dalam pembangunan dan unsur kesejahteraan manusia Indonesia. Kesehatan juga merupakan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan sebuah negara dalam membangun kualitas penduduknya.
"Dengan menyelesaikan masalah kesehatan, pemerintah sudah menyelesaikan masalah kemiskinan," ujarnya dalam diskusi yang diadakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu.
Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa pembangunan bidang kesehatan memerlukan kerja sama lintas sektoral. Masalah kesehatan, kata dia, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan saja, melainkan berbagai kementerian lain dan juga masyarakat pada umumnya.
"Contohnya seperti pengadaan air bersih untuk menunjang kesehatan masyarakat. Ini juga tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Daerah," katanya.
Selain memberikan perhatian dan dukungan lintas sektor, pemerintah juga perlu menaikan anggaran untuk sektor kesehatan. Kementerian Kesehatan sendiri saat ini sudah mengupayakan memperbesar anggaran kesehatan dari APBN.
"Tidak mudah untuk menaikan anggaran untuk satu sektor dari total APBN, karena akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Namun kami sudah berusaha meningkatkannya, dari Rp 76,4 triliun , kemungkinan bisa naik menjadi Rp 86,4 triliun," jelas Ali Ghufron.
.png)
