Pekan Baru, Kompas - Bidang kesehatan mendapat rapor merah dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium masih jauh dari target. Gerakan kependudukan dan keluarga berencana belum diimplementasikan di daerah.
Pencapaian yang belum mendekati target tahun 2015 di antaranya angka kematian ibu masih 228 per 100.000 kelahiran hidup dari target maksimal 102 per 100.000 kelahiran hidup dan kematian bayi 32 per 1.000 kelahiran hidup dari maksimal 22 per 1.000 kelahiran hidup. Selain itu, angka kelahiran total 2,6 tak menurun dalam 10 tahun terakhir untuk mencapai target 2,1 dan penurunan kasus malaria 1,69 dari target 1.
"Menindaklanjuti rapor merah dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), masalah dan kendala harus dicari solusi," kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Upaya Percepatan Pencapaian MDGs Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Rakyat Menyikapi Hasil Sementara Survei Demografi Kependudukan Indonesia tahun 2012, Jumat (15/2), di Pekanbaru, Riau.
Nafsiah mengatakan, pemantauan di lapangan menunjukkan, dinas kesehatan serta instansi kependudukan dan keluarga berencana tak kompak. Ini menyebabkan pekerjaan rumah terkait target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) tak tercapai.
Untuk itu, Menkes melanjutkan, 11 provinsi akan digarap intensif, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, serta ditambah Papua, Papua Barat, dan NTT. Ketiga provinsi terakhir dipilih karena kekhususan karakteristik wilayah.
Sekretaris Jenderal Kemenkes Supriyantoro menuturkan, ke-11 provinsi dipilih bukan karena berkinerja buruk, melainkan sebagai daerah berpenduduk banyak sehingga keberhasilannya menjadi daya ungkit pencapaian MDGs. Ia mengatakan, rapor merah menunjukkan upaya keras pencapaian target sesuai tenggat sulit dicapai. Namun, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tetap harus dilakukan.
"Kita bekerja bukan demi mencapai MDGs, tetapi demi kesejahteraan masyarakat. Target MDGs hanya membantu mencapainya," kata Nafsiah.
Kunci di daerah
Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Slamet Riyadi Yuwono mengatakan, kunci pencapaian masalah kependudukan berada di pemerintah daerah. "Sayangnya, komitmen tinggi sering tidak diiringi implementasi. Kepala dinas kurang berkualitas," katanya.
Menurut Slamet, 80 persen anggaran bidang kesehatan sebesar Rp 2,2 triliun langsung diserahkan ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU). Meski demikian, pemda masih meminta dana dari Kemenkes. "Padahal, uang sudah ada di daerah. (Pemerintah) Pusat hanya suplemen," kata Slamet.
Wakil Gubernur Riau Mambang Mit mengatakan, Riau menghadapi masalah kependudukan yang unik. Angka TFR atau jumlah anak yang dimiliki perempuan usia subur 2,9, meningkat dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 2,7. Laju pertumbuhan penduduk Riau 3,59 persen, jauh lebih tinggi daripada angka nasional, yaitu sebesar 2 persen. Pertambahan jumlah penduduk ini disumbang dari migrasi warga luar Riau.
"Ini jadi tantangan untuk menurunkan. Hal ini tidak bisa tercapai tanpa kerja sama bupati/wali kota," katanya. (ICH)
.png)
