JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memprediksi akan banyak rumah sakit yang menolak bekerja sama dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Pasalnya, premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diberikan pemerintah terlalu kecil.
Menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI menginginkan besaran BPJS mencapai Rp 50.000 per orang per bulan. Namun Menteri Kesehatan menyetujui premi hanya sebesar Rp 23.000, bahkan Menteri Keuangan mengajukan nilai yang lebih rendah, yaitu Rp 15.700 per orang per bulannya.
"Kalau kita lakukan (premi) Rp 50.000 kemarin, sedangkan BPJS Nasional Rp 23.000, namanya konyol kan? Makanya, kita harus coba pakai Rp 23.000," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin (20/5/2013).
Dengan adanya permasalahan ini, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi KJS hingga dua bulan ke depan. Apabila dirasa nilai premi terlalu kecil, maka DKI akan meminta kepada DPR RI, Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan untuk meningkatkan nilai premi BPJS.
Sementara itu, terkait 16 rumah sakit swasta yang mundur dari program KJS, Basuki dapat memakluminya. Asalkan, pihak RS dapat menjelaskan secara detail kalau KJS yang diterapkan membuat mereka merugi.
"Buktikan alasan mereka rugi. Kalau mau mundur, mundur saja. Tidak masalah, karena akan kita evaluasi," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Berikut ini adalah 16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat berdasarkan data dari DPRD DKI Jakarta :
1. Rumah Sakit Thamrin;
2. Rumah Sakit Admira;
3. Rumah Sakit Bunda Suci;
4. Rumah Sakit Mulya Sari;
5. Rumah Sakit Satya Negara;
6. Rumah Sakit Paru Firdaus;
7. Rumah Sakit Islam Sukapura;
8. Rumah Sakit Husada;
9. Rumah Sakit Sumber Waras;
10. Rumah Sakit Suka Mulya;
11. Rumah Sakit Port Medical;
12. Rumah Sakit Puri Mandiri Kedoya;
13. Rumah Sakit Tria Dipa;
14. Rumah Sakit JMC;
15. Rumah Sakit Mediros,
16. Rumah Sakit Restu Mulya.
.png)
