Jakarta, Kompas - Kementerian Kesehatan masih memetakan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Seiring dengan penerapan jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan pada tahun 2014, ketersediaan tenaga kesehatan menjadi keharusan.
"Pemenuhan sumber daya manusia bidang kesehatan harus lebih dinamis. Persiapan menyambut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga penyediaan tenaga kesehatan. Diperlukan road map untuk pemenuhan tenaga kesehatan pada tahun 2014," kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi saat melantik Untung Suseno Sutarjo sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Rabu (17/10), di Jakarta. Sebelumnya, Untung menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Seusai pelantikan, Untung mengatakan, telah ada pemetaan rasio tenaga kesehatan secara nasional, tetapi belum berdasarkan kebutuhan setiap fasilitas kesehatan. "Masih harus dilihat lagi kebutuhan sampai tingkat rumah sakit," ujarnya.
Dia menyebutkan, ketersediaan tenaga kesehatan, seperti dokter, dokter spesialis, perawat, dan bidan, masih cukup untuk menghadapi pelaksanaan jaminan kesehatan pada 2014. "Pada tahap awal masih memadai karena cakupan masih sekitar 120 juta jiwa. Namun, seiring dengan membesarnya cakupan jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS, ketersediaan tenaga kesehatan diperluas," lanjutnya.
Jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta sekitar 1.800 unit dan puskesmas sekitar 9.000 unit. Untung mengatakan, dikhawatirkan kekurangan besar akan terjadi pada tenaga dokter spesialis karena produksinya yang kurang. "Kita coba bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendidik tenaga spesialis. Tantangan lain, distribusi tenaga kesehatan dan menjaga agar mereka berminat mengabdi di daerah," katanya.
Tenaga promosi kesehatan
Dalam kesempatan yang sama, Nafsiah mengingatkan agar pemenuhan tenaga kesehatan tidak sebatas kepentingan pengobatan dan diagnosis dini, tetapi juga untuk promosi kesehatan dan pencegahan masalah kesehatan.
"Bisa dimulai dengan membuka diploma promosi kesehatan atau memberdayakan tenaga kesehatan agar berperan dalam kegiatan promotif dan preventif kesehatan," tuturnya. Nafsiah melihat tenaga kesehatan kehilangan kebanggaan dalam melayani kesehatan masyarakat. Padahal, peran mereka penting untuk memotivasi orang agar bertanggung jawab terhadap kesehatan.
Sejauh ini, menurut Untung, baru ada satu pendidikan diploma tiga khusus promosi dan pencegahan masalah kesehatan. Namun, di setiap pendidikan tenaga kesehatan sebenarnya sudah ada muatan promotif dan preventif. "Dalam BPJS, kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan masalah kesehatan juga sudah tercakup, tetapi masih akan dijabarkan," ujarnya. (INE)
.png)
