JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah lebih memanfaatkan anggaran kesehatan untuk upaya-upaya menjaga kesehatan, bukan lagi penanggulangan kesehatan. Pengalokasian anggaran untuk upaya pencegahan lebih penting karena dengan menjaga kesehatan biaya dapat ditekan. Sedangkan apabila fokus pada pengobatan hanya akan membuat anggaran membengkak.
"Saat ini pemerintah, khususnya kementrian sudah mengalokasikan 60 persen dari anggaran kesehatan untuk upaya-upaya menjaga kesehatan," ungkap Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam diskusi yang diadakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Senin (14/1/2013) kemarin di Jakarta.
Menurut Ali Ghufron, fokus pada upaya menjaga kesehatan di antaranya dengan lebih mempedulikan masalah gizi masyarakat. "Salah satunya gizi. Ke depannya seharusnya bisa ditingkatkan lagi," ungkapnya.
Ketua Perhimpunan Dokter Gizi Klinis Indonesia (PDGKI) Profesor Razak Thata dalam kesempatan yang sama menilai masalah gizi adalah salah satu yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kesehatan. "Gizi sebagai indikator kesehatan adalah penting," ungkapnya.
Menurutnya, apabila gizi sudah menjadi kesadaran bagi setiap masyarakat Indonesia, maka permasalahan kesehatan sudah hampir sepenuhnya diatasi. "Terutama bagi rakyat miskin, ataupun sedikit di atas garis kemiskinan, pemerintah perlu membuat peraturan tentang gizi yang memihak pada mereka," katanya.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mendukung pernyataan Thaha. "Ibu hamil dan balita perlu mendapat dukungan, terutama pada gizi, karena saat itulah otak sangat berkembang. Jika tidak mendapat gizi yang baik maka akan mencetak generasi yang tidak kompeten."
.png)
