JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan dilaksanakan di tahun 2014 memerlukan sebuah kajian ekonomi dan teknologi kesehatan atau Health Technology Assessment (HTA) guna mencapai kesetimbangan antara kecukupan dana Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) dan biaya pengobatan yang terus meningkat.
Menurut Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, HTA penting dilakukan dalam mencapai layanan kesehatan berkualitas secara efisien pada pelaksaan SJSN. Dengan penggunaan teknologi ini, maka dapat ditentukan paket dan manfaat SJSN sesuai dengan kebutuhan medis pasien.
"HTA sudah banyak digunakan di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang, namun ini adalah hal baru di Indonesia" ujar Ali Ghufron.
HTA merupakan salah satu metode pengkajian standar baku pembiayaan yang bertujuan memanfaatkan dana yang terkumpul semaksimal mungkin dengan memperhitungkan standar harga baku untuk pengobatan maupun layanan kesehatan, sehingga tidak lagi ada celah untuk permainan tindakan medis atau pemberian obat yang tidak pada tempatnya. Penerapan kajian ekonomi dan HTA yang baik dapat menghasilkan metode perumusan perhitungan paket jaminan kesehatan, manfaat, dan perawatan apa saja yang tercakup di dalamnya, demi memastikan tercapainya jaminan sosial sesuai dengan azas adil dan merata.
Ali Ghufron mengatakan, HTA dapat menilai seberapa optimal sebuah teknologi baru di bidang kesehatan bagi kesembuhan pasien. Jika dinilai tidak terlalu optimal, maka teknologi pengobatan itupun tidak perlu dipakai, karena selain membuat pembengkakan dana untuk pengobatan, juga membuang waktu pasien.
"Contohnya pada teknologi CT scan, jika dulu hanya menggunakan 56 slices scan tubuh, saat ini sudah mencapai 128, bahkan 260 slices. Jumlah tersebut akan dianalisis melalui HTA. Jika sudah efektif dengan 56 slices, ya tidak perlu pakai yang 260 slices," papar Ali Ghufron dalam jumpa pers seminar yang bertajuk "10 Bulan Menuju JamKesNas: Peran Kajian Ekonomi dan Teknologi Kesehatan (HTA) dalam Mewujudkan Layanan Kesehatan Berkualitas" Rabu (27/2/2013) di Jakarta.
Pengamat kesehatan dari Pusat Kajian Ekonomi dan Peraturan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Profesor Hasbullah Thabrany mengatakan, dimulainya penerapan HTA 10 bulan jelang pelaksanaan JamKesNas, diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang telah merasakan manfaat dari HTA ini. Dukungan seperti ini sangat dibutuhkan oleh negara menjelang pelaksanaan JamKesNas.
Salah satu kendala penerapan HTA di Indonesia, kata Hasbullah, adalah masih minimnya tenaga di Indonesia yang memiliki keahlian dan kompetensi terkait, mengingat rumitnya metode yang digunakan. Menurut dia, diperlukan pakar ekonomi kesehatan yang mempunyai wawasan lebih mendalam mengenai penetapan standar biaya pelayanan kesehatan, kita menunjukkan dukungan terhadap pemerintah dengan menyediakan informasi mengenai pembiayaan standar yang baku.
"Hal ini demi memberikan pelayanan kesehatan terbaik melalui JamKesNas," tandasnya.
.png)
