Jakarta, Kompas - Kenaikan target pendapatan daerah DKI Jakarta dari sektor kesehatan harus disertai dengan pengawasan atas penggunaan data itu.
Dengan tingginya target pendapatan yang mencapai Rp 939,48 miliar, warga DKI Jakarta seharusnya bisa mendapatkan pelayanan prima.
Ahli pelayanan kesehatan dari Universitas Indonesia, Hasbullah Tabrany, Minggu (17/3), mengingatkan, sistem yang tidak melayani masyarakat itu sudah telanjur diciptakan.
"Sistemnya sudah sedemikian rupa sehingga berorientasi keuntungan, bukan pelayanan masyarakat. Yang perlu dicermati, uang sebesar itu kembali kepada masyarakat atau tidak," katanya.
Pelayanan kesehatan, lanjut Hasbullah, memang memerlukan biaya, seperti untuk obat dan tenaga medis yang profesional. Namun, kelemahan terbesar adalah pengawasan penggunaan dana pelayanan kesehatan.
Seperti tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2013, target pendapatan daerah dari sektor kesehatan mencapai Rp 939,48 miliar. Pendapatan sektor kesehatan ini termasuk dalam lima besar penyumbang pendapatan DKI Jakarta.
Pendapatan sektor kesehatan meliputi pendapatan dari dinas kesehatan Rp 268,35 miliar, enam rumah sakit umum daerah (RSUD) Rp 561,50 miliar, 44 puskesmas kecamatan Rp 98,56 miliar, laboratorium kesehatan daerah Rp 3,25 miliar, Akademi Keperawatan Jayakarta Rp 1,82 miliar, dan ambulans gawat darurat Rp 6 miliar.
Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafy mengatakan, dibandingkan tahun 2012, kenaikan pendapatan setiap RSUD signifikan. Tahun lalu, target pendapatan enam RSUD Rp 481,29 miliar. Dana itu sebagian dipungut dari masyarakat sebagai imbalan atas barang dan layanan yang diberikan rumah sakit.
Dia menilai, target pendapatan pajak sektor kesehatan terlalu dipaksakan. "Terkesan ada komersialisasi pelayanan rumah sakit. Kami meminta pendapatan dari puskesmas dan RSUD dihapus karena akan memberatkan masyarakat," katanya. (FRO)
.png)
