Medan (ANTARA News) - Dinas Kesehatan diminta lebih maksimal melakukan sosialisasi program Jaminan Persalinan (Jampersal) agar kegiatan untuk ibu melahirkan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Pengamat Kesehatan Universitas Sumatera Utara (USU) Destanul Aulia di Medan, Kamis, mengatakan program Jampersal belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat akibat masih banyaknya warga yang tidak mengetahui bahwa pemerintah telah meluncurkan kegiatan tersebut.
Agar program Jampersal tersebut lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat, menurut dia, seharusnya dinas kesehatan setempat menjalin kerja sama dengan klinik-klinik bidan swasta yang menjadi provider selain rumah sakit.
Program Jampersal tersebut merupakan jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pascapersalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan tenaga kesehatan.
"Seharusnya dinas kesehatan bisa menindaklanjuti program pemerintah pusat tersebut dengan baik.Program Jampersal ini bagus, namun realisasinya di lapangan yang belum berjalan maksimal," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Candra Syafei mengatakan, pihaknya telah mengimbau agar seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota untuk lebih memaksimalkan jangkauan program Jampersal, agar lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kita sudah berulangkali menyampaikan ke seluruh kabupaten/kota dalam rapat koordinasi tiap tiga bulan sekali agar memperbanyak provider Jamkesmas dan Jampersal," katanya.
Saat ini, katanya, sudah ada petunjuk teknis (juknis) terbaru yang diatur dalam Permenkes Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 yang diterbitkan pada 27 Desember 2011. Dalam juknis terbaru tersebut diatur tentang peningkatan klaim pelayanan.
"Dengan peningkatan pembayaran dari pemerintah terhadap pelayanan dasar ini, diharapkan bisa menggaet para bidan swasta, klinik persalinan swasta, praktik dokter kebidanan swasta untuk menjadi provider Jampersal," katanya.
(KR-JRD/M034)
.png)
